Sejarah Singkat Politik Indonesia

Sejarah politik di Indonesia memiliki perjalanan yang cukup kompleks. Di mana itu terjadi di awal masa kemerdekaan. Kala itu, para founding fathers Indonesia terus meramu sitem pemerintahan apa yang cocok bagi Indonesia.

Dalam catatan sejarah politik Indonesia disebutkan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 Agustus 1945 Saat itu sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan sistem presidensial. Di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu presiden yang dipilih rakyat; Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait; dan Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Presiden Soekarno kemudian membentuk Kabinet Presidensial untuk memenuhi alat kelengkapan negara. Sistem pemerintahan presidensial itu terpusat pada Soekarno-Hatta, sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia kala itu. Sebelum ada Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun Dewan Pertimbangan Agung, Presiden  Soekarno dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Untuk menghindari adanya absolutisme atau kekuasaan mutlak dari satu pihak saja, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan tiga maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945, yang berisi ketetapan KNIP yang diubah menjadi lembaga legislatif.

Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang berisi mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang berisi mengenai perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari sistem presidensial ke sistem demokrasi parlementer.

Dalam sistem demokrasi parlementer, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Karena pemerintahan bersifat parlementer, Presiden Soekarno perlu membentuk suatu kabinet lagi. Namun sayangnya, kabinet-kabinet tersebut tidak ada yang bertahan lama. Ini terjadi karena pada saat itu, masih ada banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satunya adalah karena Belanda ingin balik berkuasa lagi di Indonesia.